Atasi Banjir di Sumbar dan Riau, Sungai Kampar Bakal Diperlebar

390

JURNAL SUMBAR | Jakarta — Demi mencegah bencana banjir yang kerap terjadi di sekitar aliran Sungai Kampar, pemerintah akan melakukan normalisasi dan pelebaran terhadap Sungai Kampar. Hal ini tertuang dalam kesepakatan antara Pemprov Riau dengan Pemprov Sumatera Barat di Jakarta, Selasa (23/5).

Kepala Biro Humas Setdaprov Sumatera Barat, Jasman Rizal yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, ada tujuh poin yang disepakati oleh berbagai pihak. Antara lain, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Turut disepakati juga oleh pihak PLN selaku pengelola PLTA Koto Panjang.

Dijelaskan Jasman, kesepakatan tersebut diambil mengingat kerapnya banjir yang melanda Kabupaten Kampar dan Pangkalan Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan dengan penanggulangan secara sistematis dan berkelanjutan.

Untuk penanggulangan tersebut, maka  dimbil langkah-langkah yang disepakati antara Pemprov Riau dan Pemprov Sumbar yang turut dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota.

Tujuh poin dalam kesepakatan tersebut antara lain, pertama normalisasi dan pelebaran dari penyempitan Sungai  Batang Mahek dan Sungai Kampar. Kedua, dilakukan pengerukan sedimen terhadap kedua sungai ini.

Selanjutnya, pada poin ketiga, membuat SOP pembukaan pintu air waduk Koto Panjang. Keempat, mereboisasi kehutanan di hulu Sungai Kampar dan Sungai Mahek. Selanjutnya poin kelima,  dilakukan penertiban tambang liar di sekitar jalur Riau-Sumatera Barat.

Kemudian pada poin keenam, merancang jalan alternatif Riau-Sumbar dan ketujuh dilakukan penanganan lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS) Batang Mahat dan DAS Sungai Kampar.

Pada penutup kesepakatan tersebut, diminta juga kerja sama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di masing-masing pemerintah daerah dan antar pemerintah provinsi.

Selain itu, dalam MoU, diharapkan juga dukungan dari pemerintah pusat. Antara lain Kementrian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) dan Kementerian BUMN sebagai induk dari PLN.

Sebagaimana diketahui, beberapa titik pemukiman masyarakat di daerah aliran Sungai Kampar kerap terjadi banjir. Hal ini disebabkan banyaknya debit air yang dikeluarkan dari pintu bendungan PLTA Koto Panjang.

Dibukanya pintu waduk lebih banyak bukan tanpa alasan. Karena, setiap kali hujan deras melanda wilayah Pangkalan Sumatera Barat, membuat terjadinya banjir di wilayah itu. Untuk mengatasinya, pintu waduk dibuka lebih banyak. Sehingga banjir surut di sana.

Tapi sebaliknya terjadi di wilayah Kampar, yang malah terendam banjir. Hal ini sudah rutin setiap musim hujan terjadi. Bahkan, dua tahun terakhir kondisi ini telah dialami oleh masyarakat. relis/humasprov