Bantuan Hibah Dibatasi, STIPER Sijunjung Terancam Gulung Tikar

744
Rombongan Presiden BEM STIPER saat berdialog dengan Bupati Sijunjung

JURNAL SUMBAR | Sijunjung — Siapa yang tak kenal denga  Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Sijunjung. Meski masih status perguruan tinggi swasta (PTS), STIPER adalah ‘ikon’ pendidikan Sijunjung, yang kini masih berstatus yayasan dimiliki Pemkab Sijunjung.

STIPER yang berada di pusat ibukota Muaro itu, kini nasibnya terancam bak seperti di ujung tanduk. Padahal STIPER sejak berdiri puluhan tahun lalu, sudah banyak mencetak sarjana yang terampil dan siap pakai.

Dulu, setiap tahun STIPER yang sudah silih berganti kepengurusan yayasan, setiap tahun selalu mendapat suntikan dana yang cukup pantastis untuk menunjang pendidikan di PTS kebanggaan rang ‘Lansek Manih’ itu.

Tapi kini, itu hanya tinggal mimpi. Mereka harus bangkit dan berjuang sendiri untuk tetap berdiri dan tetap menjadi kebanggaan rang Sijunjung. Ada apa? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tegas, melarang Pemkab Sijunjung, untuk mengalokasikan dana ke STIPER tersebut, meski apapun alasannya.

Tak heran, gaji dosen pun mulai tersendat termasuk biaya ini dan itu di STIPER juga mulai tak terbayarkan. “Hingga kini ada gaji dosen yang tak terbayar selama setahun. Bagaimana lagi nasib STIPER pak,” tanya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Sijunjung, Rustam Budiman, pada Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, pada Kamis (8/6 ) sore di kantor bupati setempat.

Presiden BEM STIPER, mewakili para mahasiswa itu pun mempertanyakan nasib mereka ke depan. “Apalah caranya pak supaya proses perkuliahan di STIPER ini tetap jalan,” harap mahasiswa diwakili Presiden BEM STIPER itu pada bupati Yuswir Arifin termasuk Jurnal Sumbar.

Kepada Presiden BEM STIPER, Rustam Budiman, termasuk Jurnal Sumbar, Yuswir Arifin menjelaskan,  kondisi saat ini Pemkab Sijunjung tak bisa berbuat apa-apa.

Padahal, kata Yuswir Arifin, yang juga termasuk pendiri dan Ketua Pembina Yayasan STIPER Sijunjung,  Pemkab Sijunjung sudah menganggarkan dana untuk membantu proses kegiatan belajar di STIPER. “Ya, karena pelarangan dan teguran dari BPK, maka anggaran untuk STIPER tak bisa dicairkan, apalagi secara berturut-turut. Jika tetap dicairkan, maka akan menjadi temuan BPK dan bisa diproses keranah hukum,” terang bupati yang menurut rencana akan melakukan ekspos tentang anti korupsi pada 13 Juni 2017 ini ke Jakarta.

Yang jelas, ayo kita selamatkan STIPER secara bersama asal tidak melanggar hukum. “Bisa cara mencarikan dana abadi. Ya, misalnya saja, setiap nagari menganggarkan dana beasiswa 2-3 orang untuk mahasiswa asal nagari masing-masing kan sah-sah saja,” sebut bupati yang selalu wellcome bagi siapa saja yang ingin mengelola dan mau menyelamatkan STIPER.

Pasalnya, ada kabar, yang bersedia untuk mengelola STIPER tersebut. “Siapa saya yang bersedia mengelola STIPER, asal bertanggungjawab silahkan saja. Anggaran Pemkab sifatnya hanya penunjang,” ucap Bupati Yuswir Arifin yang diamini Presiden BEM STIPER Sijunjung, Rustam Budiman. [Saptarius]