Heboh, Oknum Anggota DPRD Sijunjung “Ikut Ngatur” Proyek

2160
Kantor DPRD Sijunjung

JURNAL SUMBAR | Sijunjung — Isu tak sedap melanda gedung wakil rakyat dan kantor instansi di lingkungan  Pemkab  Sijunjung. Disinyalir, oknum dewan dikabari bagi-bagi proyek pada rekanan tertentu. Selain itu, dikabari ada juga oknum yang mengaku tim sukses bupati mengrongrongi pejabat di lingkungan OPD Sijunjung. Benar kah?

Tentu saja isu tak sedap itu cepat meruyak di tengah kalangan rekanan jasa konstruksi yang ada di Sijunjung. Bahkan di antara rekanan jasa konstruksi hanya bisa gigit jari lantaran tak punya link dan lobi ke dewan untuk mendapatkan ‘kue’ proyek ala sinerji dewan.

“Walaupun itu sinerji dewan, tapi mereka tak harus mengatur dan menunjuk rekanan tertentu yang mengerjakan. Urusan proyek itu biarkan OPD masing-masing yang melaksanakan pekerjaannya maupun menunjuk rekanan yang menurut OPD itu baik,” kata Ketua Dewan Kehormatan Gapensi Sijunjung, Reza Velly Abidin Pangeran, pada Jurnal Sumbar, Rabu (14/6) siang, yang gerah terhadap paket proyek penunjukan langsung.

“Apa ada aturan dan undang-undang yang memperbolehkan anggota dewan yang ngatur pembagian proyek sinerji dewan pada rekanan tertentu. Dewan itu urusannya menampung aspirasi dan menyampaikan pokok pikirannya dan bukan pelaksana. Pelaksana itu kerjanya eksekutif,” kata mantan Ketua Gapensi Sijunjung itu.

Menurut Reza Velly, Persoalan semacam ini sudah menjadi rahasia umum. Kerja dewan selain membuat Perda juga selaku pengawas dan bukan untuk ikut dalam urusan teknis,” kata mantan anggota DPRD Sijunjung itu berang.

Tak hanya masalah oknum dewan yang diresahkan sejumlah rekanan, tapi oknum yang mengaku tim sukses bupati yang selalu gentayangan di beberapa OPD juga jadi buah bibir. Para oknum itu diduga mengatasnamakan tim sukses bupati.

“Paniang awak kalau mode ko selalu dirongrongi oknum nan mangaku tim sukses,” kata sebuah sumber di OPD Sijunjung yang minta namanya untuk tidak ditulis.

Bahkan sejumlah pimpinan OPD pun tak menapik soal adanya peran oknum anggota dewan yang ikut ngatur dan menunjuk pelaksana proyek sinerji dewan yang ada di OPD.

“Kita harus tanya dulu siapa yang ditunjuk anggota dewan untuk mengerjakan sinerjinya,” kata salah seorang pimpinan OPD yang ada di lingkungan Pemkab Sijunjung, belum lama ini kepada Jurnal Sumbar, yang enggan ditulis namanya.

Tak hanya itu, rumor lain juga tersiar, diantara oknum pejabat pun ada yang minta jatah proyek untuk perusahaan anak dari  oknum pejabat itu pada anggota dewan. Hal itu pun tak ditampik Ketua Badan Kehormata  (BK) Sijunjung, Dasri Rajo Timbu.

“Soal adanya isu oknum dewan turut bagi proyek saya tidak tahu. Tapi, kalau oknum pejabat minta pekerjaan sinerji dewan anaknya yang mengerjakannya, sih dulu memang ada. Tapi dia (pejabat) itu langsung saya marahi. Tak seharusnya kamu demikian, kata saya ketika itu,” beber Politisi Partai Hanura itu juga geram terhadap isu itu.

Terkait soal adanya dugaan oknum tim sukses yang menggerogoti para OPD minta jatah ‘kue’ proyek. Dengan tegas Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin pada OPD untuk tidak melayani oknum. “Biduak lalu kiambang batawik. Tak ada istilah tim sukses lagi. Pilkada itu sudah lama berakhir,” ujar sejumlah tokoh masyarakat Sijunjung.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sijunjung, M.Rizal, terlihat geram. “Kenapa OPD harus takut, urusan secara teknis proyek itu kan, urusan OPD masing-masing. Anggota dewan tidak punya hak untuk menunjuk siapa rekanan yang mengerjakan proyek. Kalau bermasalah apakah oknum dewan itu bertanggungjawab atas penunjukannya pada rekana  tertentu itu,” kata Kajari Sijunjung, M. Rizal, pada Jurnal Sumbar, Rabu (14/6) siang.

Bahkan Kajari Sijunjung, M. Rizal, berjanji akan mendiskusikannya pada bupati termasuk mengajak serta para OPD dan unsur asosiasi rekanan jasa konstruksi Sijunjung untuk membahas rumor tersebut. “Dulu hal serupa kan juga pernah sempat ramai soal isu proyek sinerji dewan itu. Kok kini muncul lagi,” tanya Kajari. [Saptarius]