Pasca Deadlock, Delapan Pimpinan Kecamatan Golkar Sijunjung Boikot Musda Lanjutan

1151
Delapan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar kabupaten Sijunjung tolak lanjutkan Musda di kantor DPD Golkar Sumbar.

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Pasca terjadinya deadlock pada musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Sijunjung, Kamis (6/7/2017), kini berbuntut panjang. Pimpinan Kecamatan (PK) membaikot dan mengancam tak menghadiri Musda lanjutan.

Tak percaya? Tengok sendiri. Apa yang terjadi di tubuh partai tertua di NKRI itu. Rencananya, kelanjutan Musda Partai Golkar Sijunjung yang sudah diambil alih DPD I Golkar Sumbar, dilanjutkan hari ini (Senin, 10/7/2017) di kantor DPD I Golkar Sumbar.

Tapi, Senin (10/7/2017) sampai pukul 15.30 sore, delapan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sijunjung, tak satupun yang mendatangi arena Musda Lanjutan yang sudah diambil alih DPD I Partai Golkar Sumbar tersebut.

Ancaman kedelapan PK Partai Golkor itu tak bisa dianggap enteng. Terbukti, delapan PK Partai Golkar Sijunjung bertekad tak akan menghadiri Musda Lanjutan yang digelar DPD I Partai Golkar.

“Kami semua PK satu suara. Kami tak akan menghadiri kelanjutan Musda itu. Kenapa harus di Padang digelar kelanjutan Musda? Karena, permasalahannya masih bisa diselasaikan di Ranah Lansek Manih, Sijunjung, sebut kedelapan PK Partai Golkar, Kabupaten Sijunjung itu, pada Jurnal Sumbar, Senin (10/7/2017) di Muaro Sijunjung.

Kedelapan PK Partai Golkar Sijunjung tersebut adalah Darmon (PK Kamangbaru), Aswat Kanedi (PK Tanjunggadang), Marlis Pandito Rajo (PK Lubuktarok), Ajisman Rangkayo Mudo (PK Ampeknagari), Iskandar (PK Sijunjung), Nilham Dt Mandaro (PK Kupitan), Khairunas (PK Kototujuah) dan Hartani Sampono Ameh (PK Sumpurkudus).

“Apapun pernyataan kami di Musda Partai Golkar, pada musda, Kamis (6/7/2017) lalu itu, adalah sikap dan pernyataan kami bersama. Kami menginginkan permasalahan Golkar Sijunjung, diselesaikan di Sijunjung, bukan di Padang,” kedelapan PK Partai Golkar Sijunjung itu serentak.

Seperti diberitakan Jurnal Sumbar sebelumnya, Musda Partai Golkar Sijunjung terjadi hujan intervensi dan interupsi, dan akibatnya Musda itu deadlock.

Apalagi adanya tudingan Golkar Sijunjung gagal. Tak heran, ucapan dari DPD I dan Korwil Sumbar itu, menyulut kemarahan unsur delapan PK Partai Golkar Sijunjung itu. Mereka berang dan memburangsang.

“Dimana gagalnya. Dua periode Arrival Boy, memimpin Golkar Sijunjung, jabatan ketua DPRD Sijunjung bahkan bupati dan wabup hingga kini dipegang Partai Golkar Sijunjung. Lantas dimana gagalnya,” tanya para unsur PK Partai Golkar itu.

Tak hanya itu, Musda Partai Golkar kian gaduh lantaran ketua Partai Golkar Sijunjung, Arrival Boy, yang notabenenya Wabup Sijunjung tak diperbolehkan maju karena sudah dua periode. Tentu saja, sikap dan intervensi dari utusan Korwil dan DPD I Golkar itu menyulut keguncahan.

“Apa dasar dan aturan atas tidak dibolehkannya Arrival Boy, menjadi calon ketua. Tolong perlihatkan secara tertulis pernyataan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Jika ada dasarnya, kami pun tak akan ngotot,” jelas kedelapan unsur PK Sijunjung itu.

Namun, rumor yang beredar. Musda Partai Golkar disinyalir ada kaitan muatan politik jelang Pilkada 2020 mendatang. Ada sinyalemen upaya mencekal dan menjegal Arrival Boy untuk maju pada Pilkada. Benarkah?

Arrival Boy, yang ketika itu (Minggu, 9/7/2017), dihubungi Jurnal Sumbar, hanya bisa tersenyum. Ia tak banyak komentar. “Musda untuk sementara ditunda dulu, hingga ada kepastian kelanjutannya,” kata Arrival Boy ketika itu.

Terkait tak hadirnya kedelapan PK Partai Golkar Sijunjung, pada kelanjutan musda yang diprakarsai unsur DPD I Partai Golkar hingga berita ini tayang, tak dapat informasi. Sedangkan Arrival Boy yang dikonfirmasi tak bisa didapat, karena telepon selularnya tak aktif. SAPTARIUS