Pemerintahan “Ideal” Butuh Dukungan Semua Elemen: 

508
Bupati Irfendi Arbi menerima penghargaan prediket opini WTP dari Ketua BPK RI Sumatera Barat, Eliza, di kantor BPK Sumatera Barat, Mei 2017 lalu
Limapuluh Kota — Beragam prestasi dan penghargaan yang ditoreh Pemkab Limapuluh Kota dua tahun belakangan ini, setidaknya menandakan adanya perubahan pada tubuh birokrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan. Semua itu tidak akan terlaksana tanpa kerja keras, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut menjadi pesan sekaligus motivasi dari Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, kepada ratusan pejabat dan ASN dalam apel perdana usai pelaksanaan libur Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriyah, Senin (3/7). “Ke depan, kita harus benar-benar melakukan kerja nyata, bekerja cepat, lebih terarah dan terukur,” kata Irfendi Arbi dalam arahannya.
Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat di 79 nagari, katanya, tidak terlepas dari adanya keterbatasan, baik anggaran, program maupun tenaga dan pikiran dalam merealisasikan pembangunan. Namun demikian, pemkab akan terus berupaya merealisasikan semua itu dalam bentuk program kegiatan.
Ia meminta dukungan seluruh pihak, terutama para pejabat serta ASN di lingkungan birokrasinya agar terus bekerja maksimal memberi pelayanan terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Terkait pelayanan publik dan penataan birokrasi, Pemkab Limapuluh Kota sudah berupaya membuat terobosan melalui penataan dan menciptakan formulasi baru.
Penataan khusus pada bidang pelayanan masyarakat, belakangan ini, lebih dititikberatkan ke tingkat terendah seperti di tingkat kecamatan dan nagari alias tidak terfokus di pusat kabupaten saja. Sejak awak 2016 lalu, Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, mulai memberlakukan sistim “PATEN” yaitu sebuah sistim pelayanan untuk mempermudah proses pengurusan administrasi warga di 13 Kecamatan.
“Karena selama ini, banyak masyarakat mengeluhkan tidak optimalnya pelayanan administrasi yang terpusat di Disdukcapil di Kota Payakumbuh, sehingga terasa menyulitkan terutama bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan jauh,” kata Irfendi. Ia optimis, dengan kinerja maksimal seluruh aparatur akan dapat mengatasi semua masalah yang dihadapi, termasuk kebutuhan sosial.
Terhadap pelayanan publik lainnya, pemkab Limapuluh Kota juga sudah meluncurkan berbagai program berbasis elektronik. Mulai dari penyusunan perencanaan (e-Planning), penganggaran (e-Budgeting) hingga sistem pelayanan terpadu (e-Sipadu). Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (e-Goverment).
Adapun  pengelolaan informasi publik, pemkab di bawah jajaran Humas dan Pemberitaan Sekretariat Daerah, baru-baru ini juga sukses membuat inofasi terhadap sistem pengelolaan informasi berbasis media sosial, bernama “Colek Lima Puluh Koto Oke”. Karena, Bupati Irfendi menginginkan, agar program kegiatan pemkab, dapat terkoneksi serta diketahui langsung oleh masyarakat umum.
Adanya realisasi Dana Desa serta Dana Insentif Daerah (DID) yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke masing-masing daerah hingga nagari, membuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah lebih diperketat. Apalagi mengingat jumlah alokasi dana khususnya Dana Desa/Nagari, tidak sedikit jumlahnya yang mencapai rata-rata Rp1 miliar/ tahun ke setiap nagari.
Terhadap proses penganggaran, Pemkab Limapuluh Kota berhasil menyelesaikan kinerjanya, mulai dari penyusunan, pengajuan hingga pengesahan APBD 2017 secara tepat waktu. Penyusunan anggaran untuk program kegiatan dilakukan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang diusulkan pada Musrenbang secara berjenjang.
Sehingga, Limapuluh Kota diganjar banyak penghargaan terutama atas penilaian kinerja daerah dalam penghitungan DID 2017. Dimana, penilaian kinerja dilakukan melalui pendekatan tiga indikator yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.
Pertama, Anugerah Dana Rakca 2016. Tahun berikutnya, Anugerah Dana Rakca juga kembali diraih Pemkab, pada 2017 karena kinerja pemerintah yang membanggakan. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Keuangan RI, untuk daerah-daerah yang berkinerja baik.
Untuk Provinsi Sumbar, selain Kabupaten Limapuluh Kota, penghargaan serupa juga diraih Pemko Padang, Pemko Payakumbuh, Pemkab Dharmasraya dan Padang Pariaman. “Alhamdulillah, Limapuluh Kota juga mendapat Anugerah Dana Rakca pada 2016, dan tahun ini (2017) secara berturut-turut,” tambah Bupati Irfendi Arbi.
Selain menerima penghargaan Anugerah Dana Rakca dan bertolak ke Jakarta Mei 2017 lalu, ia juga akan menerima DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa 2017. Karena, anugerah Dana Rakca 2016 juga dibarengi dengan bonus Dana Insentif Daerah (DID).
Adapun Penghargaan berikutnya, yaitu Kawastara Pawitra. Ini merupakan penghargan di bidang pendidikan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada daerah yang dinilai memiliki integritas dalam penyiapan calon kepala sekolah.
Anugerah Kawastara Pawitra ini diterima Bupati Irfendi Arbi pada 15 Oktober 2016 silam di Kota Solo. Berikutnya, Penghargaan ‘National Procurement Award 2016’ dengan Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme­rintah (LKPP) Republik Indonesia.
Penghargaan itu diraih Irfendi Arbi karena dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan standardisasi penyelenggaraan pengadaan ba­rang/jasa melalui LPSE e-procurement di Pemerintahan Kabupaten  Limapuluh Kota.
Usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI, Agus Prabowo di Jakarta pada 3 November 2016 itu, Bupati Irfendi Arbi mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya, semua penghargaan yang diraih selama ini oleh Pemkab Limapuluh Kota merupakan prestasi berbagai pihak dan masyarakat Limapuluh Kota secara keseluruhan.
Bupati Irfendi Arbi bersalaman dengan pimpinan KPK RI, Basaria Panjaitan, usai mengikuti kegiatan monitoring evaluasi (Monev) progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bersama pemerintah daerah Kota dan Kabupaten se-Sumatra Barat di Kota Bukittinggi.

Karena itu, ia sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah berko­mitmen dan bekerja keras di bidang LPSE di daerah ini. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa  penye­lenggaraan pengadaan barang dan jasa di daerah Limapuluh Kota sudah terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang ada.

“Prestasi ini milik Kabupaten Limapuluh Kota. Penghargaan ini bisa kita raih karena komitmen dan berkat kerja keras  semua pihak. Penghargaan ini saya per­sem­bahkan buat seluruh masya­rakat Kabupaten Limapuluh Kota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja secara sungguh-sungguh,”  ujar Bupati.
Bupati Irfendi Arbi juga berharap, agar segenap jajaran ASN dan pihak terkait, tidak cepat berpuas diri dengan penghargaan yang mereka terima. Irfendi juga berjanji, ke depannya Pemkab Limapuluh Kota akan terus meningkatkan standar sis­tem manajemen pengamanan informasi LPSE.
Antara lain dengan penambahan fitur, peningkatan kapasitas server, hingga peningkatan keamanan informasi. “Kita akan terus menyokong LPSE demi terwujudnnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bersih transparan dan akuntabel. Kita juga akan pantau terus, Dengan adanya penghargaan bukan berarti kita puas dan mem­biarkan LPSE tidak terawasi,” pungkasnya. (adv)