Penerima Asuransi Kesehatan “Gratis” Sering Dapatkan Pelayanan tak Memuaskan

610
Kartu Indonesia Sehat/Foto: Rahul

JURNALSUMBAR | PADANG – Semenjak diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari sebelumnya PT. ASKES (Kesehatan) dan PT. Jamsostek (Ketenagakerjaan) sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia, ternyata masih belum dinikmati oleh masyarakat dengan baik.

Seperti halnya, dengan adanya kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS diberikan untuk keluarga kurang mampu, sehingga premi ditanggung oleh pemerintah. Tujuan Presiden Jokowi untuk memberikan KIS untuk keluarga kurang mampu, sebagai upaya untuk membantu meringankan biaya pengobatan di rumah sakit.

Akan tetapi, harapan pemerintah untuk memberikan pemerataan layanan kesehatan, tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya. Karena, tak jarang bagi masyarakat pemegang KIS yang premi nya ditanggung oleh pemerintah itu, mendapatkan pelayanan yang tak memuaskan, ketika berurusan dengan pihak rumah sakit.

Seperti yang dikatakan oleh Ani, seorang ibu rumah tangga yang belum lama ini melahirkan di salah satu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Sumatera Barat (Sumbar). Ia menceritakan, ketika ia masuk ke RSUD setelah mendapat rujukan di Puskesmas di daerahnya, dan menunjukan KIS yang dimilikinya ke petugas di RSUD itu, bukannya langsung direspon, tapi malah mementingkan pasien yang tidak memiliki BPJS, atau pasien yang pengobatan dan perawatannya ditanggung pribadi.

“Padahal waktu itu, saya sampai duluan, dan suami saya langsung menyerahkan surat tujukan dan KIS nya. Namun, tidak lama kemudian, ada pasien melahirkan juga, tidak menggunakan BPJS, tapi langsung direspon atau dilayani dengan cepat. Sementara saya, merengek-rengek untuk segera melahirkan, ketika itu saya sungguh merasa sangat kecewa,” katanya, Minggu (16/7/2017).

Meski Ani tetap mendapatkan pelayanan dan dirawat di RSUD setelah melahirkan anak keduanya tersebut. Namun, ia merasa ada ketimbang tindihan pelayanan RSUD terhadap pasien yang menggunakan KIS yang premi nya ditanggung pemerintah tersebut.

“Kalau KIS ini kita tergolong Kelas III, tentu segala pengobatan dan rawat inapnya sesuailah dengan kelas nya. Tapi, sebaiknya, dalam memberikan layanan itu dipilah-pilah, yang bayar pribadi cantik senyum pihak RSUD nya, ketika kelihatan KIS nya, cemberut dan sok-sok sibuk,” ujarnya.

Menurutnya, jika dibandingkan pada sebelumnya yang masih PT. ASKES, tidak ditemukan layanan seperti pengguna BPJS melalui KIS untuk keluarga kurang mampu seperti dirinya. Sewaktu masih PT. ASKES bisa dikatakan hampir secara keseluruhan pelayanannya benar-benar merata, tanpa ada dipilah-pilah, antara yang biaya berobat gratis, dengan yang biaya berobatnya dibayar secara pribadi.

“Dulu itu, ketika saya masih gadis-gadis, saya ada bantu teman untuk mengurus surat-surat rawatnya di rumah sakit. Saya lihat, meski memberikan kartu ASKES nya, pelayanannya cukup bagus. Sekarang, giliran saya yang menggunakan KIS, layanan rumah sakitnya bisa memancing emosi saja,” ungkap Ani.

Bahkan, baru-baru ini ada tiga rumah sakit di Sumatera Barat diketahui mengajukan klaim fiktif yang bermintra dengan BPJS Kesehatan Padang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Padang, Ade Chandra mengatakan, klaim curang diajukan pihak rumah tersebut dengan modus yang berbeda-beda. Akibatnya tiga rumah sakit itu mendapat teguran dari BPJS Kesehatan Padang.

“Jadi kecurangan kliam yang dilakukan itu, terdapat pasien yang dirawat, klaimnya sudah diajukan. Lalu, dengan atas nama pasien yang sama, malah diajukan kembali oleh pihak rumah, aetelah diverifikasi ternyata fiktif,” ujarnya di momen berbeda.

Kondisi kecurangan klaim ini, juga dinilai masyarakat, dengan adanya layanan BPJS seakan menjadi kesempatan bagi oknum untuk meraup rupiah. “Saya yang tiap bulan membayarkan premi untuk satu keluarga, merasa tindakan klaim curang itu membuat masyarakat tidak nyaman lagi untuk berobat ke rumah sakit dimaksud,” kata Marlis, warga di Pesisir Selatan.

Ia menyebutkan, alasan ketidaknyamanan itu, karena khawatir nama pasien malam jadi korban untuk meraup rupiah. Marlis berpendapat, apakah mungkin BPJS Kesehatan dikembalikan ke sistem sebelumnya yakni di PT. ASKES. [Rahul Kampai]