Kejari Sijunjung Bidik Anggaran Pokir Dewan

M.Rizal; Saksi Sudah Dimintai Keterangan

2125
Kajari Sijunjung, M. Rizal

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung, kini mulai membidik proyek pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sijunjung, Sumbar. Sejumlah saksi terkait pengaliran dana Pokir itu pun sudah dimintai keterangan termasuk sekretaris dewan (sekwan).

Sejak sepekan terakhir secara merathon sejumlah beberapa pejabat di Perkim LH pun sudah dimintai keterangan. Kabarnya, dalam waktu dekat para oknum anggota dewan yang terkait anggaran Pokir pun akan dimintai keterangan oleh pihak Kejari Sijunjung.

“Memang benar, dalam beberapa hari ini anggota kita sudah memintai keterangan dari pejabat Perkim LH terkait aliran dana Pokir,”Kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sijunjung, M.Rizal, kepada Jurnal Sumbar, Senin (7/8/2017) malam.

Bahkan kata Kajari, pihaknya juga telah memintai keterangan unsur sekretariat dewan. “Selain anggota di Dinas Perkim LH Sijunjung, kami juga sudah memintai keterangan Sekwan, Jon Kanedi,”terang Kajari.M. Rizal.

Menurut Kajari, seluruh OPD yang terkait dengan dana Pokir dewan akan dimintai keterangan. “Semua yang berkaitan dengan anggaran Pokir dan termasuk kemana alirannya akan.kita mintai keterangan. Saat ini belum ada tersangka, karena hingga kini kita masih melakukan pengumpulan data dan keterangan dan penyidikan,”jelas Kajari.

“Jika data sudah lengkap baru kita akan memanggil anggota dewan yang terkait dengan Pokir,”tambah Kajari Sijunjung lagi.

Wabup Sijunjung, Arrival Boy, pun tak menapik adanya anggota OPD Pemkab Sijunjung dipanggil pihak Kejari Sijunjung. “Memang benar, beberapa OPD termasuk Sekwan sudah dipanggil pihak Kejari. Kalau tidak bersalah tak perlu ditakuti,”ucap Wabup Arrival Boy, pada Jurnal Sumbar, Selasa (8/8/2017) pagi.

Dikabarkan, selain Dinas Perkim LH, pejabat yang terkait anggaran Pokir di Dinas Pertanian, PU, Kesehatan dan Pendidikan serta dinas lainnya termasuk dari perencana Bappeda juga akan dimintai keterangan.

Terkait hal itu, Kapolres Sijunjung, AKBP Imran Amir, S.IK.MHum, juga mendukung langkah yang dilakukan pihak Kejari. “Ya, soal dana pokir dewan itu kini sudah ditangani pihak kejaksaan. Tapi kita akan tetap saling koordinasi,”jelas Kapolres Sijunjung, Imran Amir, pada Jurnal Sumbar, Senin (7/8/2018) malam.

Terungkapnya soal anggaran pokir dewan itu menyusul para rekanan jagat jasa konstruksi kabupaten Sijunjung buncah atas adanya oknum dewan turut ngatur proyek termasuk beredarnya isu memo sakti oknum dewan untuk rekanan tertentu. Saptarius