Rekanan dan PU Sijunjung Bahas Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Terampil

381
Wabup Sijunjung buka sosialisasi uji kopetensi dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi di Sijunjung, Selasa (24/10). poto: Ist.

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Rekanan jasa konstruksi yang tergabung di Gapensi, Gapeksindo, Aspeknas Kabupaten Sijunjung, Selasa (24/10/2017) mengikuti sosialisai uji kompetisi dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi.

Sosialisasi yang berlangsung di aula Dinas Pekerjaan Umum Sijunjung itu diikuti sekitar 100 peserta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy.

Sosialiasi yang berlangsung sehari penuh itu membahas tentang Undang-undang No.2 Tahun 2017, yakni soal jasa kontruksi dan sertifikasi/uji kompetensi tenaga terampil kontruksi dengan mengunakan Mobile Training Unit ( MTU ).

Acara tersebut turut dihadiri kepala OPD, dengan narasumber dari Ditjen Bina Kontruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Republik Indonesia, Tim Pembina Jasa Kontruksi Kabupaten Sijunjung, Ketua Asosiasi BU Jasa Kontruksi serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Arrival Boy berpesan agar seluruh pelaku jasa kontruksi, pengguna dan penyedia jasa kontruksi di Kabupaten Sijunjung untuk dapat berperan aktif dalam mengemban amanat UU No.2 tahun 2017. “Ini menjadi tugas kita bersama, karena UU ini akan segera diimplementasikan dua tahun sejak di undangkan,” sebut Wabup.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir Budi Syafarman, MT menyampaikan dalam laporannya, menyebutkan acara dilaksanakan selama satu hari, peserta dari sosialisasi ini berjumlah 110 orang yang berasal dari pengguna dan penyedia jasa kontruksi.

Kadis Ir Budi menambahkan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku jasa kontruksi dan masyarakat jasa kontruksi terhadap materi UU No.2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi beserta informasi sertifikasi tenaga terampil kontruksi menggunakan Mobile Training Unit ( MTU) dalam upaya percepatan sertifikasi kompetensi kerja bagi setiap tenaga kerja kontruksi sebagaimana telah di amanatkan oleh UU No 2 tahun 2017 dan UU No.23 tahun 2014. Rilis/Andi humas