Lomba Tingkat Sumbar, Tim Penilai Terkesan dengan Transparansi Dana Desa Kabupaten Sijunjung

578

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Tim penilai lomba Transparasi Dana Desa Tingkat Sumbar, terkesan dengan pengelolaan transparasi Dana Desa di Kabupaten Sijunjung.

Hal itu terungkap saat Akmal Firdaus, Pamong Senior yang dituakan sebagai tim penilai dalam sambutannya di hadapan Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Sekdakab Zefnihan dan Kepala OPD serta para camat yang ada di Kabupaten Sijunjung, pada Selasa (21/11/2017).

Usai memperkenalkan anggota Tim penilai Akmal Firdaus menyebutkan, ia dan tim bukan menilai bupati. Namun tim tersebut menilai tatacara pengelolaan dana desa dan transparasi berkaitan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Tim yang beranggotakan Heranof, Basril Basyar, Gusfen Khairul, Jayusdi Effendi, Zulnadi (PWI) dan anggota DPMN Sumbar.

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin secara gemblang menyampaikan tentang kondisi Sijunjung termasuk penyaluran dan penggunaan dana desa yang berlangsung sejak 2015 hingga sekarang.

Disebutkan Bupati Sijunjung, dana desa itu benar dikelola secara trasparan dan diawasi dan melakukan MoU dengan penegak hukum yang lebih mengarah pada pembinaan yang dilakukan Inspektorat.

“Aparatur di nagari semua berkompetensi untuk menggunakan dan pengelolaan anggaran dana desa. Sehingga tidak ada yang tersandung hukum dan itu selalu kami tekan kan,” kata Bupati Yuswir Arifin juga menyebutkan keberhasilan Sijunjung diberbagai bidang.

Acara yang dipandu Sekdakab Sijunjung, Zefnihan, itu juga menyampaikan, bupati telah membangun kemasyaarakatan nagari diberbagai bidang termasuk pengelolaan PAUD setiap jorong ada 2 PAUD.

Jayusdi secara tegas mengaku Sijunjung sudah transparan. Meski begitu, Jayusdi juga menanyakan berbagai pertanyaan termasuk hubungan kerja dengan wartawan. Kemudian Zulnadi juga mengaku Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin sudah transparan. Namun Zulnadi juga mempertanyakan kliping koran soal berita.

Gusfen Khairul juga mempertanyakan soal hubungan transparsi dengan wartawan dan keterbukaan termasuk soal MoU dengan penegak hukum dan formatnya. Sijunjung dititik beratkan pada pendidikan apa dasarnya.

Begitu juga Basri Basyar juga menyampaikan latar belakang penilaian berkaitan HPN dengan melibatkan wartawan.

Bahkan bupati Yuswir Arifin secara gemblang pun menjelaskan pada tim. “Pada tanggal 8 Desember 2017 juga akan dilaksanakan penilaian nagari,” kata Heranof. Saptarius