Setelah Presiden Jokowi, Andre Rosiade Juga Surati Menteri BUMN Soal Kisruh Pengelolaan PT Semen Padang

1005
Andre Rosiade (poto: Net)

JURNAL SUMBAR | Padang – Setelah menyurati Presiden Joko Widodo terkait kisruh pengelolaan PT Semen Padang, Tokoh Muda Minang, Andre Rosiade juga menyurati Menteri BUMN Rini Soemarno. Berikut selengkapnya surat Andre Rosiade yang diterima redaksi Jurnalsumbar.com, Selasa, 2 Januari 2018:

Assalamualaikum wr wb ibu Rini Menteri BUMN yang kami hormati, izinkan kami Andre Rosiade Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang yang beberapa hari yang lalu mengirimkan surat terbuka yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi tentang pengkerdilan PT Semen Padang dan hilangnya spin off PT Semen Padang.

Bu Menteri yang kami hormati. Surat kami ini telah mendapatkan reaksi dari seluruh masyarakat Sumatera Barat dan karyawan PT Semen Padang. Disamping itu Serikat Karyawan Semen Tonasa juga telah menyampaikan aspirasi menolak likuidasi direktorat Komersial dari opco ke holding dan meminta agar Dirut dan jajaran Direksi PT Semen Indonesia memahami blue print PT Semen Indonesia sebagai holding company yang telah ditetapkan tahun 2012 lalu.

Dimana telah dipisahkan fungsi PT Semen Indonesia selaku strategic holding dan PT Semen Padang, PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa selaku operating company. Kebijakan melikuidasi direktorat komersial dan kemudian menyusul direktorat keuangan akan menjadikan PT Semen Padang selaku opco hanya sebagai unit produksi, dan tidak lagi merupakan sebuah korporasi.

Disamping itu pemangkasan anggaran CSR PT Semen Padang utk tahun 2018, yang jauh dibawah anggaran tahun 2017 juga akan berdampak bagi masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwa bagi masyarakat Sumatera Barat dan Lubuk Kilangan, PT Semen Padang adalah satu2nya industri besar. Kebanggaan masyarakat yang lahir dan tumbuh atas peran masyarakat dan ninik mamak, melalui penyerahan tanah ulayat utk dimanfaatkan oleh perusahaan. Tidak ada transaksi jual beli terhadap pemanfaatan tanah ulayat ini, sebagaimana PT Semen Gresik di Gresik maupun di Tuban. Jika manfaat sudah selesai, tanah kembali lagi ke masyarakat. Saat ini masyarakat Lubuk Kilangan telah menjadi resah oleh kebijakan Direksi PT Semen Indonesia. Ninik mamak dan masyarakat telah membahas kebijakan2 yg mengabaikan kesejahteraan masyarakat lingkungan. Adalah wajar bagi PT Semen Padang memberikan anggaran CSR yang cukup utk kesejahteraan masyarakat di Nagari, karena tanah diambil secara cuma2, tidak dibeli diserahkan begitu saja. Pemotongan anggaran CSR ini telah melukai hati masyarakat Lubuk Kilangan. Tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan diserahkan ke PT Semen Padang, bukan ke PT Semen Indonesia.

Dirut dan jajaran Direksi PT. Semen Indonesia harus tahu hal ini sebelum membuat kebijakan2. Untuk itu kami meminta kepada ibu Menteri agar memerintahkan Dirut meninjau ulang kembali kebijakan ini sebelum ninik mamak dan masyarakat menarik kembali penyerahan penggunaan ulayat mereka ini.

Bu Menteri yang kami hormati. Setelah membaca laporan kinerja PT Semen Indonesia untuk tahun 2017, yang anjlok tidak sampai 2 T, dibandingkan tahun 2016 sekitar 6 T dan penurunan EBITDA menjadi 19% dibandingkan 40 % ditahun 2012 adalah sangat memprihatinkan. Kondisi pasar yang over supply dijadikan salah satu penyebab penurunan kinerja ini.

Program2 efisiensi operasional perusahaan telah berhasil dijalankan dengan baik oleh dirut PT Semen Indonesia sebelumnya, Rizkan Chandra (alm). Sampai saat ini PT Semen Indonesia masih menguasai market share 40%, turun dibandingkan pada 5 tahun lalu. Dalam kondisi pasar yang over supply 30% dari demand dan banyaknya pesaing baru adalah sebuah prestasi yang cukup perlu diapresiasi. Semua ini diperoleh berkat kerja seluruh opco dibawah koordinasi PT Semen Indonesia selaku holding company selama ini. Kebijakan Hendi Priyo Santoso selaku pengganti Rizkan dan jajaran Direksi lainnya, dengan melikuidasi direktorat komersial ke PT Semen Indonesia, sebuah kebijakan yang dilakukan tanpa melalui sebuah kajian yang matang, dikhawatirkan akan mengakibatkan penurunan kinerja PTSI dimasa yang akan datang.

Disamping itu kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat sinergi yang menjadi kekuatan PT Semen Indonesia selama ini. Jajaran Direksi PT Semen Indonesia dalam membuat kebijakan berstandar ganda. Sebagai pimpinan seharusnya memberikan contoh kepada seluruh karyawan di SI. Kepada karyawan diterapkan pemotongan upah lembur dan pengurangan pengawai kontrak, biaya perjalanan dinas, biaya kesehatan, tpe dll, tetapi disisi lain, patut di duga Direksi PT. Semen Indonesia menghambur2kan uang melalui pembelian Gedung untuk kantor pusat di Jakarta sebesar 375 M. Bahkan info dari karyawan ada rencana pembelian mobil mewah untuk kendaraan Dinas Dirut, jauh di atas Kijang Innova yang biasa ibu Menteri gunakan dalam kegiatan operasional Kementrian, bahkan di atas mobil Presiden Jokowi sekali pun.

Pemindahan kantor pusat ke Jakarta sangat berlawanan dengan semangat efisiensi yang harus dibangun. Berapa banyak karyawan yang harus pindah ke Jakarta, baik yg dari Padang, Gresik, Makasar? Sejauh mana manfaatnya utk perbaikan kinerja perusahaan? Suatu cost yang sangat besar yang harus dikeluarkan. Disamping itu proses pembelian gedung yang sangat cepat ini perlu dicek proses pengadaan termasuk appraisalnya. Dirut juga telah mengecilkan keberadaan karyawan2 di PT SI, dimana sehari2 Dirut merekrut ajudan, sekretaris, sopir dari eksternal. Apakah tidak ada karyawan SI yang mampu utk tugas2 tsb?
Sebuah pemborosan yang tidak perlu. Didapat kabar juga bahwa utk karyawan setingkat GM, Direksi PT. Semen Indonesia akan menghire profesional dari luar, disisi lain banyak karyawan2 senior yang tidak mendapat job karena perampingan organisasi yang dilakukannya.
Seharusnya dengan kondisi persaingan pasar yang sangat ketat pada saat ini, direksi PT Semen Indonesia menjalankan program2 efisiensi dg memberikan contoh ke seluruh karyawan, menghilangkan praktek2 kolusi dalam pengadaan batubara dan lain2.
Bu Menteri, kami ingin juga menyampaikan keresahan Karyawan di lingkup Holding PT. Semen Indonesia yang prihatin atas berbagai kebijakan Jajaran Direksi PT Semen Indonesia yaitu menghentikan proyek pembangunan Semen Indonesia Aceh di Aceh dan Semen Indonesia Kupang di Kupang. Kedua proyek tersebut sudah disetujui sebelumnya oleh pemegang saham, dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui kementerian BUMN. Tanpa alasan yang kuat, lebih hanya disebabkan oleh kondisi pasar semen yang over supply, tanpa mereview FS sebelumnya, Direksi tiba2 menghentikan kedua proyek strategis tsb. Kedua proyek ini merupakan janji kampanye Jokowi-Jk kepada rakyat Aceh dan NTT dan telah sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan.

Dalam proyek di Aceh telah lebih 200 milyar uang dikucurkan dan begitu juga di proyek Kupang sudah cukup banyak uang yang dikeluarkan. Penghentian kedua proyek secara tiba2 oleh Direksi, saat Dirut belum 1 bulan menjabat sebagai Direktur Utama PTSI ini telah menimbulkan kekecewaan masyarakat dikedua daerah tsb. Seharusnya Dirut dan jajaran Direksi mempelajari secara komprehensif kedua proyek tsb, mencarikan jalan keluar terhadap semua masalah yg muncul dan selanjutnya menyerahkan pengambilan keputusan kepada pemegang saham melalui RUPS. Lebih parahnya setelah kegiatan proyek dihentikan, Direksi juga menyetop semua anggaran sehingga karyawan2 proyek Semen Indonesia Aceh sampai saat ini sudah lebih 3 bulan TIDAK DIBAYARKAN GAJINYA. Kami menilai bahwa Direksi tidak memahami Semen Indonesia secara menyeluruh tetapi telah berani mengambil keputusan2 strategis yang dapat merugikan perusahaan. Apakah ini ada kesengajaan untuk melemahkan PT Semen Indonesia dan memberikan peluang kepada asing untuk masuk?

Bu Menteri yang kami hormati, saudara Dirut sebagai orang baru di PT Semen Indonesia juga tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah pemegang saham. Sudah lebih 3 bulan menjabat, kami mendengar bahwa Dirut belum pernah sama sekali mengunjungi masing2 opco, baik ke Padang, Pangkep maupun Tuban dan Rembang. Dirut belum pernah melihat dan mendengar secara langsung masalah di masing2 opco. Sementara keluar negeri sudah sering. Masalah kekosongan manajemen di Padang yaitu Komisaris Utama yang sudah kosong selama 9 bulan ditinggal oleh Saldi Isra yang menjadi hakim MK, kekosongan Direktur Utama selama 3 bulan lebih setelah ditinggal oleh Benny Wendry dan juga Direktur Komersial PT Semen Tonasa belum juga diisi.

Proyek Semen Indonesia di Rembang yang dibatalkan izinnya oleh MA sampai saat ini masih belum terselesaikan. Sehingga investasi yang telah ditanamkan senilai 6 Triliun terancam akan sia2. Direksi tidak tahu prioritas yang harus diselesaikan.

Untuk itu kami meminta agar bu Rini sebagai BUMN menegur dan mengevaluasi posisi Dirut dan jajaran Direksi PT Semen Indonesia, sebelum kerugian negara lebih banyak ditimbulkan.

Kami masyarakat Minang mempunyai 83 orang anggota DPR RI dari berbagai Partai dan Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia. Seandainya tidak ada respon terhadap aspirasi kami ini, kami akan mendorong dibentuknya PANSUS Semen Indonesia di DPR RI

Atas perhatian ibu dan kerjasama nya. Kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

Andre Rosiade
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang