Pertama di Indonesia, Nagari Taram Terima Penghargaan Pelopor Desa SWA-JKN

179

JURNAL SUMBAR | Limapuluh Kota – Kenagarian yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, terus menunjukkan eksitensinya. Buktinya, setelah nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang mendapatkan perhargaan sebagai salah satu nagari terbaik dalam keterbukaan informasi publik dan Nagari Koto Baru Simalanggang sebagai nagari yang transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Kali ini, giliran kenagarian Taram, Kecamatan Harau yang unjuk ‘gigi’. Buktinya, baru-baru ini Nagari Taram dinobatkan sebagai pelopor desa Swa-JKN oleh Badan Penyelengara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan yang ditandangani langsung kepala BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Dinyatakannya, Nagari Taram sebagai pelopor karena pemerintahan nagari tersebut berperan dan memberikan andil yang besar untuk bisa bergulirnya program SWA-JKN. “Karena walinagari dan perangkat Nagari Taramlah yang pertama kali menggagas hal ini, mengingat begitu banyaknya permasalahan yang muncul saat ada anggota masyarakat yang sakit,” ujar kepala BPJS Payakumbuh, didampingi kepala cabang BPJS LImapuluh Kota, Ina Mutia Farina.

Menurutnya, Desa SWA-JKN merupakan program yang strategis untuk membangkitkan kembali rasa gotong royong yang menjadi jati diri bangsa ditengah-tengah masyarakat, melalui program desa SWA-JKN nagari menggerakkan masyarakatnya agar memiliki kesadaran mendaftarkan diri dan anggota keluarganya, serta komitmen untuk membayar iurannya teratur setiap bulan.

“Ada wacana dan inovasi yang dilakukan walinagari Taram dengan memanfaatkan bank sampah sebagai salah satu funding support untuk pembiayaan JKN di Nagari Taram kedepan, ide seperti ini sangat positif dan perlu didukung oleh semua pihak,” ungkapnya.

Diharapakannya, pemerintah daerah sampai ke pemerintahan nagari dapat mendorong menjadikan desa SWA-JKN ini menjadi program wajib yang ada di setiap nagari. Karena, permasalahan kesehatan adalah masalah yang akan selalu muncul setiap waktu dinagari, permasalahan itu akan bisa diantisipasi melalui program tersebut.

“Jika setiap Nagari menjalankan program desa SWA-JKN ini, maka kita optimis kabupaten Limapuluh Kita akan menjadi kabupaten yang tercepat, karena berhasil mewujudkan target UHC sebelum tahun 2019, yang tentu saja ini akan menjadi kebanggaan dan bukti keberhasilan yang akan dicontoh daerah lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Walinagari Taram, Defrianto Ifkar mengatakan, akan selalu mendukung inovasi yang dilaksanakan pemerintah beserta pihak BPJS Kesehatan, termasuk dalam target perluasan kepersertaan JKN-KIS dengan mesejahterakan masyarakat di nagarinya. “Konsep kita menjaring peserta JKN-KIS melalui program Bank sampah, yang merupakan salah satu funding support untuk pembiayaan bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Hasil dari Bank Sampah ini, lansung dipotong secara rutin untuk membayar iuran JKN-KIS setiap bulannya,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan dinobatkan nagari Taram sebagai pelopor desa SWA-JKN oleh BPJS Kesehatan, bisa mengajak nagari lainnya meniru program yang telah dilaksanakannya selama ini. “Harapan kita, dengan adanya SWA JKN, seluruh masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota, Khususnya kenagarian Taram bisa menjadi peserta JKN-KIS dan kesejahteraannya menjadi meningkat,” tutupnya.

Senada, bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada walinagari yang telah dinobatkan sebagai pelopor dalam mensukseskan program BPJS Kesehatan. “Selamat kepada walinagari, untuk itu mari kita sukseskan program SWA-JKN ini, sehingga nantinya masyarakat akan memperoleh coverage dari BPJS Kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan masyarakat tidak terbebani dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Irfendi juga meminta, kepada seluruh masyarakat untuk mensosialisasikan kembali program BPJS Kesehatan ini. menurutnya jangan sampai lagi ada masyarakat di Limapuluh Kota yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. “Jangan ada diantara kita yang tidak terdaftar, begitu juga bagi masyarakat yang belum memiliki ktp elektronik segera bikin, karena landasan untuk memiliki kartu BPJS harus ada ktp elektroniknya,” pungkasnya.Suwanda