Tidak Transparan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Ancam Lapor Baznas ke Komisi Informasi

224
Maidestal Hari Mahesa

JURNAL SUMBAR | Padang – Memanasnya hubungan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, Epi Santoso akibat dari pemberitaan terkait hasil rapat kerja yang sudah tiga kali dilaksanakan pertemuan di gedung DPRD Kota Padang.

Maidestal Hari Mahesa mengatakan, masyarakat Kota Padang sudah cerdas dan bisa menilai terkait ekspos hasil rapat. Selaku wakil rakyat, hal itu demi menyelamatkan zakat ASN yang dikelola oleh Baznas Kota Padang.

Sebagaimana diketahui dalam persoalan ini Esa berani mengambil langkah dikarenakan selaku anggota DPRD Kota Padang, dia diberi amanah menjabat selaku Ketua Komisi I. Sesuai tupoksi dan ada laporan masyarakat, perlu disikapi.

“Sesuai tupoksi Komisi IV, menyangkut bidang kesra dan SK Pimpinan Baznas Kota Padang ini dikatakan ketuanya, Epi Santoso bahwa berada di Bagian Kesra Setdako Padang. Hal itu wajib ditindaklanjuti,” jelas Esa.

Diterangkan Esa, jika ada yang mengatakan tidak ada kewajiban Anggota DPRD untuk memeriksa Baznas, memang tidak ada yang memeriksa. “Tapi dalam hal ini kami hanya meminta keterangan saja,” tegasnya.

“Kami berani berbicara karena banyaknya pertanyaan, isu dan dugaan penyelewengan bantuan bantuan dari Baznas yang tidak masuk pada asnaf delapan. Ini Baznas Kota Padang membantu bangun 10 unit rumah di Aceh senilai Rp.700.000.000,-, sementara di sini banyak masyarakat Kota Padang yang butuh rumah dan paling berhak menerimanya, malahan uang sebesar itu meloncat ke Aceh,” beber Esa.

“Masih banyak data yang mau saya buka terang-terangan ke masyarakat Kota Padang jika Baznas Kota Padang sudah siap untuk itu,” pungkas Esa.

Baznas itu yang mengangkatnya dan yang memberhentikannya sesuai PP dan UU adalah kepala daerah. Sementara di lain sisi, kepala daerah itu adalah mitranya DPRD, dan Baznas itu mitranya Bagian Kesra.

“Apakah kami salah jika masuk dalam ranah itu ?! Saya rasa tidak,” ungkap Esa pada wartawan di Pressroom DPRD Kota Padang, Jum’at (27/4).

Jadikanlah DPRD ini menjadi mitra untuk menyelesaikan dan meluruskan informasi, lanjutnya. “Berikan kita informasi yang jelas agar kami bisa membantu Baznas menyampaikan informasi secara terang benderang pada masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi IV berani berbicara karena ada data yang kita dapat dan laporan dari masyarakat serta dugaan penyelewengan. “Dan kalau memang Baznas mau secara bertegas-tegas dan berjelas-jelas tidak ingin menyampaikan informasi yang kita minta, silahkan saja,” ujarnya.

Jika hal itu Baznas lakukan kami akan laporkan ke KI (Komisi Informasi) untuk keterbukaan informasi. “Sekali lagi kita berani berbicara karena adanya data dan silahkan saja walau Baznas telah mendapatkan WTP,” tegas Ketua Komisi IV ini.

Selain itu Esa juga mengatakan, jika ada yang mengatakan persoalan Baznas ini ada kaitannya dengan politik, hal itu tidak benar. “Silahkan saja ada oknum atau orang yang tidak senang dengan persoalan yang sedang berjalan antara Komisi IV dengan Baznas Kota Padang,” tegasnya.

“Dan jika ada pihak pihak yang kurang berkenan silahkan hubungi saya, biar kita lihatkan dan paparkan sejelas jelasnya nanti. Ini anehnya yang di minta keterangan Baznas, ada pula orang orang atau oknum yang sangat ngotot bahkan menyerang saya dimedia sosial dengan akun palsu,”ungkap anggota dewan tiga periode ini.

“Apa hubungan Baznas Kota Padang dengan Pilkada Kota Padang, tidak ada. Kami bekerja profesional saja,” ujar Esa. Susi