Bahas LKPj, Bupati Tanah Datar Terima Saran dan Kritikan DPRD

116

JURNAL SUMBAR | Batusangkar – DPRD Tanah Datar menggelar sidang paripurna dalam rangka menyampaikan keputusan catatan DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar Tahun 2017.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan sekaligus dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi, anggota DPRD dan kepala OPD se Tanah Datar di ruang sidang DPRD di Pagaruyung, Rabu (6/6/2018).

Ketua Anton Yondra selaku pimpinan sidang mengatakan, penyampaian berdasarkan pembahasan pansus I, II dan III DPRD. Perumusan catatan strategis DPRD terhadap LKPj dilaksanakan sehari berdasarkan hasil pansus I bidang Pemerintahan dan Kesra, pansus II bidang perekonomian dan keuangan dan Pansus III bidang pembangunan, barang dan jasa yang merupakan hasil pembahasan di beberapa kali sidang 9 Mei sampai 5 Juni 2018.

Dikatakan, rumusan ini merupakan bahan bagi DPRD dalam pengambilan dan penetapan keputusan. “Pansus telah menghasilkan beberapa catatan strategis berupa kritisi, catatan, saran dan masukan terhadap program Pemda yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2017 di masing-masing OPD,” tekan Anton.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Saidani  menyampaikan laporan tim perumus mengungkapkan, penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban sesuai PP nomor 3 Tahun 2007. “Itu pun sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2007, LKPj dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan bersih dan bertanggungjawab serta mampu melakukan perubahan secara efektif dan efesien serta DPRD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pandangan, masukan, saran dan langkah-langkah strategis masa datang,” sebutnya.

Saidani juga menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai urusan pemerintah lainnya. Tahun 2017 PAD meningkat pesat dan rencana anggaran Rp166,564 milyar dapat direalisasikan sebesar Rp 172,805 Milyar atau 103,75 persen, namun setelah diperhatikan secara parsial Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan, yakni dari rencana anggaran sebesar Rp.7,137 milyar  hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.6,867 milyar. “Sekaitan itu kami rekomendasikan Badan Keuangan Daerah untuk memperhatikan penurunan penerimaan itu  agar tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Ditambahkan, urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar banyak diberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti OPD terkait dan tentu saja diperintahkan Bupati. Urusan pendidikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat selisih keuangan dari sisa dana BOS 2015 sebesar Rp.189.119.41, sisa kas bendahara BOS yang belum di-SPJ-kan sebesar Rp.815.355.394. “Ini harus menjadi perhatian khusus Bupati disamping peningkatakan kualitas pendidikan, khususnya pemerataan tenaga pendidik atau guru serta berbagai kebutuhan fasilitas pendukung lainnya,” tukuknya.

Di akhir penyampaian hasil perumusan, Wakil Ketua berharap kepada Bupati Tanah Datar bersaa Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti saran, masukan dan kritik yang tertuang dalam laporan tim perumus DPRD Tanah Datar sebanyak 20 halaman. “Kami pimpinan DPRD minta Bupati sesegera mungkin untuk menindaklanjuti hasil perumusan DPRD bersama OPD terkait dan berharap agar terciptanya keharmonisan antara legislatif dan eksekutif lebih transparan dan akuntabel serta memahami arti kemitraan sesebenarnya,” tekan Saidani menjelaskan.

Sedangkan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan apa yang disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD merupakan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan ke depan. “Dalam  kesempatan ini, saya langsung minta kepada setiap OPD untuk dipelajari dan segera mungkin menindaklanjuti saran, kririk dan masukan DPRD dan dilaporkan kepada Bupati paling lambat Jum’at (8/6/201),” ujar Irdinansyah.

Pemerintah Daerah telah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan program pembangunan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.Selaku kepala pemerintah daerah tetap mengingatkan kepada OPD dan perangkat lainnya untuk bekerja sebaik-baiknya secara jujur dan profesional dengan mempedomani aturan dan peraturan berlaku, menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mengedepankan clean dan good government dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Tanah Datar.

Irdinansyah juga menyampaikan informasi prestasi Tanah Datar yang mampu peroleh prestasi membanggakan  tahun 2018. “Syukur Alhamdulillah Tanah Datar mampu menjadi peringkat pertama dalam penyusun anggaran di tingkat propinsi Sumatera Barat dan 14 besar di tingkat Naaional Indonesia,” ujarnya bangga. (H. Bakhtiar Danau)