Dikepung Kebun Sawit, Perbaikan DTA PLTA Koto Panjang Perlu Dukungan CSR PLN

80

JURNAL SUMBAR | Padang – Delegasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten Limapuluh Kota dan Kampar, dan kalangan akademisi serta forum Daerah Aliran Sungai (DAS), PT PLN dan Lembaga Adat 50 Kota bersama Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPKLH) Universitas Negeri Padang merembukan Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Implementasi Daerah Tangkapan Air (DTA) berkelanjutan Waduk PLTA Koto Panjang.

Dari rembukan yang dikemas dalam iven Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lantai 3 Gedung Pascasarjana UNP pada Rabu (29/8), peserta diskusi mendengarkan presentasi dari Kepala Bappeda Sumbar, Ketua Forum DAS, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) 50 Kota dan Kampar, Koordinator Pusat Studi LH Universitas Riau dan WWF Indonesia

Kadis LH 50 Kota, Dr. Adel Nofiarman mengungkapkan, pendangkalan hulu DAS di Kabupaten Kampar menyebabkan debit air waduk tidak mencukupi, berbagai persoalan pelik terkait resapan air yang sudah rusak yang disebabkan illegal logging, tumbuhnya areal perkebunan sawit dan karet yang dulunya wilayah resapan air yang begitu cepat, sehingga operasional PLTA Koto Panjang terganggu dan bila curah hujan tinggi banjir juga terjadi di Kabupaten 50 Kota.

“Saat musim kemarau, debit air berkurang drastis sehingga tidak mampu menggerakkan turbin. Akibatnya, pasokan listrik berkurang dan terjadi pemadaman bergilir. Sedangkan ketika musim hujan tiba, permukaan air di bendungan akan melebihi debit normal yang mengakibatkan area di sepanjang sungai akan rawan banjir, Pangkalan 50 Kota sebagai daerah tangkapan air juga menerima imbasnya,” terangnya

FGD yang dimoderatori Koordinator Program Studi S2 Ilmu Lingkungan UNP, Dr. Indang Dewata dibuka oleh Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D

Pada kesempatan itu Prof Ganefri, yang juga putra Kabupaten 50 Kota juga ikut memberikan sumbangan pemikirannya agar banjir di Kabupaten 50 Kota tak terjadi di masa datang.

“Banjir penyebabnya juga dari manusia. Ini dampak dari pembangunan. Banjir bisa diatasi dengan tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. Daerah tangkapan air dan Daerah Alirang Sungai miliki hubungan,” ujar Ganefri memberikan kata kunci.

Untuk itu, pihaknya menyarankan Daerah Aliran Sungai yang dihulu juga menjadi perhatian PLN dan mengajak pakar lingkungan memberdayakan masyarakat daerah aliran sungai. (Humas UNP/Agusmardi)