Dilaporkan ke KPK, Bupati Sijunjung Bantah Lakukan Korupsi

1761

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Bupati Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat, Drs. Yuswir Arifin, membantah atas tudingan korupsi yang disangkakan padanya. Bantahan itu disampaikan Bupati Yuswir dihadapan wartawan dan tokoh masyarakat Kamang Baru pada Senin (27/8/2018) di halaman rumah pribadi bupati Pasar Inpres Muaro Sijunjung.

“Itu berita bohong dan tidak benar. Dulu saya juga dapat informasi dan itu berita bohong. Lagi pula waktu itu saya belum jadi bupati. Kejadiannya tahun 2007, 2008 dan 2009,” kata Bupati Yuswir Arifin.

“Kenapa saya dituding dan saya jadi bupati pada tahun 2010. Pemberitaan tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Sijunjung. Kalau masyarakat menuntut terkait pemberitaan bohong itu silahkan saja,” ucap Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang juga menjawab pertanyaan tokoh masyarakat.

“Saya diberi informasi ini dari seorang teman dari WA grup. Beritanya yang dibuat BAPAN Rafik. Saya dituding korupsi dan secara logika tak masuk kejadian 2009 dan saya belum jadi bupati,” ucap bupati.

“Itu tidak benar, itu jelas berita bohong. Saya juga sudah baca berita tersebut terkait pemberitaan yang melaporkan saya ke KPK,” terang bupati.

“Saya tidak tau targetnya apa, apakah kepentingan politik atau kepentingan khusus. Kalau orang lain baca, saya kira yang malu kita semua. Masa iya, saya sebagai bupati dituduh korupsi yang ketika itu saya belum jadi bupati,” ucap bupati.

“Yang jelas, semua berita itu Bohong, tidak bisa dipertangunggjawabkan sama sekali. Kalau masyarakat melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke ranah hukum itu hak warga,” tambah bupati.

Dijelaskan bupati, yang disoroti mereka soal tanah di Aie Amo. “Itu bukan 600 hektar, tapi 1000 hektar. Tanah tersebut milik ninik mamak Aie Amo yang tidak ada sangkut pautnyan dengan Pemda yang disewa selama 50 tahun oleh pihak Plasmanupa Asosiasi Pengusaha Sawit Sedunia dengan sewa Rp3 juta/hektar dengan total Rp3 miliar dengan perjanjian dinotaris,” beber bupati.

Sedangkan tanah milik Pemda Sijunjung, yang saat ini masih ada justeru berlebih dari 500 hektar menjadi 503 hektar.

Seperti dilansir sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Sijunjung juga tak habis pikir soal berita-berita hoax yang menyudutkan bupati peraih Leadershif Award itu. “Ya, tak mungkinlah itu dilakukan bupati. Itu jelas sudah pencemaran nama baik,” ucap S. Pado Putih pemerhati Sijunjung.

Selai itu, bupati juga sempat ketawa karena dilaporkan lakukan gratifikasi terhadap pernikahan anaknya. “Ini saya lihat ada intres pribadi, mana mungkin saya lakukan gratkfikasi. Saya, malah membelikan pakaian seragam pada panitia,” ucap bupati.

Isu itu mencuat ketika Divisi Intelegen Pusat Badan Advokasi Penyelamatan Asset Negara (Bapan)  Pjs Ketua DPD Provinsi Sumbar M. Rafik S.iT MM, melaporkan ada dugaan korupsi Bupati Sijunjung Drs Yuswir Arifin ke Dumas (Pengaduan masyarakat) Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Adapun dugaan korupsi yang disangkakan itu terdiri dari beberapa kasus, Dana APBD tahun 2007 sebesar 2 Milyar  lalu 2008 sebesar 3, 3 Milyar dengan nama program kegiatan dan penyelesaian kasus tanah di Kabupaten Sijunjung dan dicairkan pada tahun 2009 dengan nama program kegiatan pengadaan tanah kas daerah bidang perkebunan seluas 600hektar.

Tapi, ketika itu bupati Yuswir Arifin belum menjadi bupati. “Saya jadi bupati tahun 2010 dan disinilah tampak berita bohongnya,” tambah bupati menjawab segala tudingan termasuk penjelasan pembangunan kantor bupati dan masalah alkes juga dijelas.

“Nah, kalau soal tanah yang berlokasi di Nagari Air Amo, Kecamatan Kamang Baru itu, berdasarkan tim angket yang dibentuk DPRD dari seluas 500 hektar justeru ditemukan sekitar 503 hektar,” tambah bupati pada awak media.

“Terkait pemberitaan adanya dugaan penyelewengan dana bansos dari tahun 2011 – 2015 itu juga tidak benar. Kalaupun ada pegawai yang ditahan dulu itu karena menyalahi wewenang,” tambah terang bupati.

“Sedangkan dugaan korupsi pengadaan Alkes tahun 2011 dari dana DPID sebesar Rp 24,7 Milyar yang disangkakan itu juga tidak benar. Bukankah pada waktu itu BPK telah melakukan pemeriksaan dan Sijunjung bersih dan tidak ada kesalahan dalam keuangan,” tambah bupati lagi.

Terkait ketidak benaran laporan dan pemberitaan tudingan tersebut, ratusan warga Kamang Baru dan Tanjung Gadang juga mempertanyakan. Bahkan warga memgancam akan menuntut jika secara hukum jika pemberitaan itu tidak benar.

Hal itu disampailan Ketua Pemuda Kamang Baru, Indrawadi dan tokoh masyarakat Syahbudin Dt Sinaro (Datuk Abu). “Kami minta penjelasan bapak bupati secara langsung, tolong jelaskan. Kalau berita itu bohong akan kami tuntut secara hukum,”ucap Indrawadi dihadapan bupati dan wartawan itu.

Dalam penjelasan tersebut Bupati di dampingi Sekdakab Sijunjung, Zefnihan, Asisten, Kepala BKAD, Staf Ahli, Sekretaris PUPR Syafrizal Chai, Kabag Humas, Kabag Hukum, Kabag Perek dan Kabag Tapem. Saptarius