JURNAL SUMBAR | Jakarta – Merasa kurang diperhatikan Pemerintah Pusat, 9 Walinagari se-Kecamatan Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat, mengadukan nasib kampung halaman mereka kepada anggota DPR RI, Alex Lukman di Senayan Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Para walinagari itu diterima Anggota DPR RI Alex Lukman di ruang lantai 7 Fraksi PDI Perjuangan. Kedatangan para walinagari itu juga didampingi Camat Sijunjung, Khalfian, Kepala Dinas Nakertrans Sijunjung, Riky Mainaldi Neri dan Kabag Umum Pemkab Sijunjung, Afrinaldi.
Banyak hal yang disampaikan para walinagari itu kepada bendahara Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu. Mulai dari persoalan infrastruktur, rumah tak layak huni, jembatan, irigasi dan persoalan rel kreta api (KA) dan pembangunan Rusunawa juga disampaikan.
Misalnya, Walinagari Pematang Panjang, April Marsal, terkait soal jalan pun disampaikan. Sedangkan Walinagari Paru, Iskandar menyampaikan harapan pembangunan Irigasi. Walinagari Kandang Baru Marhalim, berharap bantuan rumah tak layak huni.
Bahkan soal Jalinsum dan jembatan Batang Kurimo juga disampaikan sejumlah wartawan agar Pemerintah Pusat peduli.
Sementara Walinagari Solok Amba Idrus Hakimi, mengeluhkan jalan Batukupik tak bisa ditanggulangi Kabupaten Sijunjung. Sedangkan Walinagari Sijunjung, Effendi, berharap pada Pemerintah Pusat agar adanya bantuan Perkampungan Adat dan tindak lanjut bantuan untuk meperindah kawasan Kampung Adat dan lampu jalan.
Walinagari Silokek Silokek, Mardison juga menyampaikan keluhan soal infrastruk jalan. Walinagari Muaro, Diagus Putra, juga menyampaikan keluhan soal dampak pembangunan rel kreta api (KA), dan keresahan pemindahan dan pembangunan Rusunawa, serta jembatan tak punya lampu penerang jalan, dan melaporkan Pemkab Sijunjung tak punya dana untuk pembangunan juga disampaikan. Begitu Walinagari Aie Angek, Asrial juga berharap ada bantuan pembangunan ke nagarinya.
Kabag Umum Pemkab Sijunjung, Afrinaldi minta pembangunan stadion M Yamin Muaro juga hendaknya dapat kucuran dana dan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Alex Lukman, Anggota DPR RI utusan Sumatera Barat itu pun menampung aspirasi para walinagari itu. Terkait keluhan tersebut, menurut Alex, zaman Presiden Jokowi dana APBN bisa berkurang dana APBD harus ada kearifan Pemda untuk pembangunan.
Menanggapi soal jalunsum, menurut Alex dibutuhkan pengawasan. Sedangkan soal Batang Kurimo, Alex juga kaget kok selama itu belum dibangun. ” Coba bangun tapak oleh Pemkab, saya tanggubgjawab atehnya untuk memperjuangkannta,” ucap Alex Lukman.
Disebutkan Alex, sedangkan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu program dari pemerintah khususnya dari Dinas Sosial untuk memberi bantuan dana pembangunan rumah bagi rakyat miskin. Nagari harus mengajukan proposal tentang berapa anggaran atau dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan dana pembangunan rumah. “Untuk tahun 2018 ini ada 20 RTLH per-nagari ambo perjuangkan,” papar anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu. Saptarius