Tersangkut Korupsi, Mendagri: Tidak Elok Jika Kepala Daerah Dilantik di Tahanan

56

JURNAL SUMBAR | Malang – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa calon kepala daerah terpilih yang sekarang di tahan karena terjerat kasus tetap dilantik. Sebab aturan perundang-undangan menyatakan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, maka calon kepala daerah dengan status tersangka berhak dilantik. Tidak elok jika kemudian kepala daerah di dalam tahanan. Ia sebagai Menteri Dalam Negeri akan coba mencari jalan terbaik.

“Kami enggak ingin ada yang dilantik di LP (tahanan),” kata Tjahjo, pada wartawan usai menghadiri acara sarasehan peningkatan kapasitas aparatur desa di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8).

Pihaknya, lanjut Tjahjo, bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam aturan, jika memang belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka calon kepala daerah terangkat harus dilantik. Tapi mungkin, kata Tjahjo, akan dibahas solusi terbaik.

“Aturan UU-nya sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dilantik kepala daerah pemenang pilkada,” katanya.

Prinsipnya, kata dia, karena UU menyatakan jika belum ada kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah berstatus tersangka harus tetap dilantik. “Kita mencari jalan keluar dengan baik,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat 6 serta ayat 7 UU Pilkada menyatakan meski sudah berstatus tersangka, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik. Namun memang tidak elok jika pelantikan dilakukan di tahanan. Karena itu Mendagri ingin ada jalan yang terbaik. Sehingga acara pelantikan tak ternodai. “Tetap dilantik,” kata Bahtiar.

Dan merujuk ketentuan UU, lanjut Bahtiar, begitu selesai dilantik kepala daerah yang ditahan, langsung diberhentikan sementara. Wakilnya yang lantas menjadi pelaksana tugas kepala daerah, sampai ada keputusan hukum tetap atau kata putus dari pengadilan yang bersifat inkrah. Baru jika sudah inkrah, kepala daerah diberhentikan permanen.

“Saat itu juga diberhentikan sementara dan langsung wakil kepala daerah diangkat jadi jadi Plt atau pelaksana tugas. Selanjutnya pada ayat 8 kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka diberhentikam secara permanen dan wakil kepala diangkat menjadi kepala daerah,” katanya. (Puspen Kemendagri)