KONI Pessel Nyatakan Pleno Diperluas Tunjuk Plt Ketua Cacat Hukum

96

JURNALSUMBAR | Pesisir Selatan – Polemik di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan terus meruncing. Pemerintan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat mengambil alih sementara kepenggurusan KONI Pessel.

Kisruh yang terjadi di tubuh KONI ini membuat orang nomor satu di Kabupaten Pesisir Selatan, Bupati H. Hendrajoni angkat bicara. Untuk penyelamatan olahraga, masalah kepengurusan KONI diambil alih dulu oleh Pemkab, katanya beberapa hari yang lalu di Painan yang dihadiri bersama penggurus Cabang Olahraga, KONI Pessel, dan Dispora Pessel, di Aula Pertemuan Pemkab Pessel.

Berdasarkan informasi dihimpun di lapangan, guna menyelamatkan prestasi olahraga di Kabupaten Pesisir Selatan, bertempat di aula pertemuan Pemkab Pessel, Kamis (20/9/2018) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dihadiri Sekda Pessel Ir. Erizon, Ketua Umum KONI Sumbar, Syaiful, Wakapolres Pessel, Kadispora Pessel Mawardi Roska, menggelar Rapat Pleno diperluas untuk memilih Plt Ketua KONI, untuk menyiapkan pelaksaan Porprov XV-2018 di Padang Pariaman.

Berawal dari penunjukan Plt Ketua KONI Pessel oleh Pemkab Pessel, melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta dihadiri Ketua KONI Sumbar ini awal mula polemik antara Dispora Kabupaten Pessel dan KONI Pessel yang diketahui oleh Zul Akhiar.

Menyikapi hal itu, KONI Pessel langsung menggelar konferensi pers di Sekretariat KONI Pessel di Sago Kecamatan IV Jurai, Jumat (21/9/2018). Plt Ketua KONI Pessel Gestro Joni yang telah ditunjuk melalui rapat Pleno KONI Pessel, didampingi mantan ketua KONI Pessel Zul Akhiar serta penggurus KONI lainya menegaskan, bahwa rapat pleno diperluas yang diadakan oleh Pemkab Pessel, Dispora dan KONI Sumbar itu cacat hukum, karena tidak sesuai dengan AD/ART serta mekanisme dalam KONI.

“Kita bersama penggurus KONI lainya, menyatakan menolak hasil keputusan Pleno Diperluas oleh Pemkab Pessel, melalui Dispora,” tegas Gestro Joni.

Ia menerangkan, tidak seharusnya KONI Sumbar ikut memimpin rapat pleno kemarin di aula Kantor Bupati Pessel. Tugas KONI Sumbar hanya menggukuhkan saja. Dan, rapat kali itu hanya dihadiri beberapa orang penggurus KONI Pessel, padahal penggurus KONI banyak. “Itu jelas tidak kuorum,” tegasnya.

“Kita telah bekerja, salah satunya pembentukan ketua penggurus KONI di Kecamatan, dan telah menggirim cabor mengikuti kegiatan olahraga, seperti dayung, biliar dan lainnya, walaupun dengan anggaran yang terbatas,” kata Tedy Humas KONI Pessel.

Dispora Pessel seharusnya bisa memahami aturan AD/ART, kenapa Dispora bisa ikut campur masalah internal KONI. Sampai saat ini Dispora Pessel belum juga mendaftarkan cabornya. Dan, seolah-seolah pleno diperluas itu dipaksakan.

“Kita tetap akan laksanakan dan daftarkan Cabor KONI Pessel ikuti Porprov XV Padang Pariaman, biarpun tanpa anggaran hibah dari Pemkab Pessel,” tutur Gestro Joni, didampingi Humas KONI Pessel Tedy.

“Kita tegaskan sekali lagi, KONI Pessel menolak penunjukan Plt. Ketua KONI Pessel oleh Pemkab Pessel, dan tetap melanjutkan program yang sudah disusun oleh KONI Pessel,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Pessel Ir. Erizon ketika dihubungi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkab Pessel bersama Dispora Pessel untuk menyelamatkan prestasi olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. “Waktu tinggal 45 hari lagi, jadi harus ada lengkap diambil untuk menyelamatkan olahraga di kabupaten Pessel,” ujarnya.

Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pessel Mawardi Roska dihubungi beberapa awak media menegaskan, bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai aturan yang ada, seperti hasil koordinasi dengan KONI Sumbar, agar segera dilakukan rapat pleno diperluas. Sejauh ini KONI Pessel memang belum melaksanakan persiapan dan pendaftaran cabornya pada Porprov tahun 2018.

Bahkan, antara Penggurus KONI satu dan lainnya tidak saling kenal, dan beberapa Cabor meminta agar Ketua KONI Pessel diganti. (Rega Desfinal)