Penghasil Komoditi Pangan, Sumbar Mesti Duduk Satu Meja dengan Wako Pekanbaru

Oleh : Awaluddin Awe

75

SAYA tiga hari di Pekanbaru. Selama itu, saya sempat mengumpulkan isu aktual terkait penyediaan stok pangan bagi masyarakat Pekanbaru. Intinya, 80 persen kebutuhan bahan makanan di Pekanbaru masih tergantung dari propinsi tetangga, termasuk Sumbar.

Oleh sebab itu, saya berpandangan positif saja tentang perlunya forum stabilisasi dan harga bahan pangan yang melibatkan langsung kepala daerah penghasil bahan pangan di Sumbar, misalnya Bupati 50 Kota, Payakumbuh, Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten dan kota Solok, serta Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Para bupati dan wako di Sumbar ini perlu duduk satu meja dengan Gubernur Riau dan Wako Pekanbaru. Salah satu poin kerjasama yang perlu digagas adalah, bagaimana menjaga keseimbangan suplay and demand, supaya tidak terjadi masalah di hulu dan hilir.

Kita perlu membicarakan isu perbaikan kehidupan para petani menjadi lebih baik dan sehat. Para pedagang pengumpul bermain apik dan elegan. Pengusaha transportir bebas dari pungli, para pengusaha penampung tidak memanfaatkan situasi utk ambil untung banyak, dan masyarakat sebagai user tidak terus dikatrol harga mahal.

Dan terpenting juga, daerah perlu mengambil sedikit benefit dari kemungkinan perkembangan dan pertumbuhan di sektor tanaman pangan itu, selain terus aktif mewacanakan pupuk organik.

Forum regional antar pemerintah daerah ini perlu digalakan di era keterbukaan ini, bukan saja dalam konteks pengayaan wawasan pasar bebas, tetapi juga terkait dgn isu peningkatan kapasitas pemerintah.

Para bupati atau walikota bukan juga manusia sempurna atawa seperti superman dan Batman. Mereka juga punya keterbatasan pengetahuan tentang ruang lingkup pekerjaan mereka.

Cuma karena mereka digelar BA SATU kadang suka bahebat hebatan awak, padahal juga enggak banyak tau juga, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemerintah di bidang pertanian dan tanaman pangan.

Saya katakan, banyak kepala daerah tidak tertarik mengurus sektor ini, sebab tidak populer. Maka jangan heran jika sejumlah komoditi andalan kini dikuasai orang luar. Mereka hanya tertarik dengan mega proyek untuk dikenal sebagai calon gubernur.

Forum ini bisa melibatkan berbagai kalangan terkait dengan dinamika komoditi itu, termasuk polisi, dishub dan satpol PP. Teman teman dari ormas juga perlu dibawa urun rembuk, dengan satu prinsip, bahwa sampai kita mati, sektor pertanian dan tanaman pangan harus tetap hidup!. (Penulis adalah Wartawan Ekonomi)