JURNAL SUMBAR | Lampung Timur – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menghadiri kegiatan evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta sosialiasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.
Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan bahwa alasan pemerintah yang terus meningkatkan anggaran dana desa setiap tahunnya dikarenakan pemerintah ingin membangun dari pinggiran dan desa yang sebagian besar masyarakat Indonesia berada didesa-desa.
“Kita ingin membangun dari desa. Oleh sebab itu sejak 2015 hingga saat ini kita telah mengucurkan anggaran dana desa sekitar Rp 187 triliun. 2015 sebesar sebesar Rp 20,7 triliun, lalu meningkat pada 2016 menjadi Rp 47 triliun, kemudian meningkat kembali pada 2017 sebesar Rp 60 triliun dan pada 2018 tetap sebesar Rp 60 triliun. Pada 2019, kita naikkan lagi jadi Rp 70 triliun,” kata Jokowi dalam arahannya kepada para kades, anggota BPD, pendamping desa, pengurus BUMDes, penggiat Posyandu dan PAUD desa serta masyarakat yang hadir di Islamic Center Lampung Timur pada Jumat (23/11) malam.
Lebih lanjut Jokowi memaparkan bahwa pemanfaatan dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya tersebut terus mengalami peningkatan dan tepat sasaran seperti untuk pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa dana desa telah mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilo meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 35.145 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit serta sarana-prasarana pendukung lainnya.
Selain itu, dana desa juga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan Terbangunnya 942.927 unit sarana air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit Polindes, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, serta drainase 39.920.120 unit maupun sumur bor sebanyak 37.662 unit.
Jokowi menitipkan pesan kepada seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi
“Mulai alihkan untuk pemberdayaan ekonomi. liat potensi didesa itu apa, peluang kesempatan yang bisa kita ambil itu untuk meningkatan ekonomi didesa apa? Misalnya Kalau ada potensi di desa itu seperti pariwisata, kembangkan pariwisata yang ada didesa itu agar mendatangkan income, ini yang paling bagus. Contoh diponggok yang setahun ini omsetnya mencapai Rp 14 miliar. Ini yang perlu kita pacu agar pemberdayaan ekonomi itu betul-betul bisa meningkat,” katanya. Humas Kemendes
