Kesbangpol Sijunjung Gelar Rakor Pemetaan Konflik

44

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Untuk menyampaikan hasil potensi konflik sosial yang telah diinventarisir oleh tim operasional pemetaan konflik, aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  (Kesbangpol) Kabupaten Sijunjung gelar Rapat Koordinasi (Rakor) pemetaan konflik di Gedung Pertemuan Dinas PUPR setempat.

Rakor yang diikuti Ketua DPRD, Yusnidarti, Unsur Forkopimda, Camat beserta Forkopimcam dan Tim Operasional pemetaan konflik ini dipimpin Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Jum’at (28/12/2018).

Kepala Kantor Kesbangpol, Bobby Roespandi, AP, M.Si selaku ketua penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa, Rakor ini bertujuan untuk membahas tentang konflik sosial yang dihimpun oleh Tim operasional pemetaan konflik Kabupaten Sijunjung.

“Rapat ini nantinya juga penyampaian potensi potensi konflik sosial yang muncul/berkembang diwilayah kecamatan yang mungkin dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucap Bobby.

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dikesempatan itu menyampaikan, Konflik sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dan ini dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa serta melebarnya jarak antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, motif terjadinya konflik sosial itu dapat dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti kebebasan menyatakan pendapat yang berlebihan melalui berbagai media dan meluasnya penggunaan media sosial untuk aktivitas provokasi, agitasi, propaganda negatif, dan penyebaran berita bohong telah mendorong perilaku intoleransi dan sikap anti kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya juga berpotensi dari latar belakang ekonomi, sosial budaya, sara, sengketa batas wilayah dan sengketa sumber daya alam atau sengketa lahan yang masih perlu dilakukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif.

Motif lainnya juga bisa muncul karena berlatar belakang politik, apalagi pada tahun 2019 ini akan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR dan DPRD serta pemilihan walinagari nantinya.

“Oleh karena itu, dibutuhkan peran, soliditas, sinergisitas dan keterpaduan seluruh unsur pemerintah kabupaten, kecamatan dan nagari dengan seluruh elemen masyarakat. Agar apa yang diharapkan bisa terwujud,” ungkap Bupati Yuswir Arifin. (andri kampai).