Pimpin Apel Gelar Pasukan, Kapolres Sijunjung Sampaikan Amanat Menko Polhukam
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Secara serentak di jajaran Polri, Jumat (22/3/2019) dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019. Kegiatan itu juga dilaksanakan di Mapolres Sijunjung, Sumatera Barat.
Di Polres Sijunjung, AKBP Driharto, SIK, bertindak selaku pimpinan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019. Kegiatan tersebut diikuti seluruh personil Polres, TNI Satpol PP, Satpam, Pramuka, BPBD, Dinkes dan tokoh masyarakat juga ikut hadir di acara Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019 .
Tak hanya itu, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Ketua KPU Lindo Karsyah dan Bawaslu, Wakapolres, PJU Polres, para Kasat dan Kapolsek se-Polres Sijunjung serta undangan lainnya juga turut serta hadir mengikuti jalannya Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019.
Dihadapan peserta Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019, Kapolres Sijunjung AKBP Driharto, SIK, membacakan sambutan tertulis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Dalam amahnya, Wiranto meminta aparat Polri-TNI menindak tegas para pengganggu Pemilu 2019. Ancaman Pemilu 2019 yang dimaksud antara lain meningkatnya penyebaran hoaks dan politik identitas menggunakan isu SARA.
Hal itu disampaikan Wiranto saat memberikan arahan pada Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019 di Run Way Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019) yang juga dibacakan Kapolres Sijunjung AKBP Driharto, SIK.
“TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Protap dan aturan hukum yang berlaku,” ujar Wiranto seperti dibacakan Kapolres Sijunjung AKBP Driharto, SIK.
“Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019,” sambung Wiranto dalam amanatnya seperti dibacakan Kapolres Sijunjung, AKBP Driharto,SIK.
Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, berita-berita hoaks yang disampaikan melalui media sosial memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik. Hal itu menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Demikian pula dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya,” ucap Wiranto lagi seperti dibacakan Driharto.
Wiranto menyatakan, penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat. “Karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia, sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas,” katanya menandaskan. saptarius
