Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Masuk Prolegda DPRD Provinsi Sumbar

91

JURNAL SUMBAR | Bukittingi – Walinagari selalu menuntut masalah dana insentif dari Pemerintah Propinsi Sumatra Barat, dimana dana insentif ini sampai tahun 2014 selalu dianggarkan melalui APBD Provinsi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena ini dilarang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sehingga sampai saat ini dana insentif untuk Walinagari ini tidak dianggarkan lagi.

Ketika diadakan tanya jawab dengan Sekjen Kemendes Anwar Sanusi dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dengan Moderator Sekda Agam Martiaswanto pada acara jamuan makan malam dengan peserta Sosialisasi Penggunaan Dana Desa dan Rakor Pengurus POSYANTEK dan Inovator di Istana Bung Hatta Bukittinggi Sabtu malam 17 Maret 2019 masalah dana insentif ini disampaikan kembali kepada Gubernur Sumbar.

Bak gayung bersambut, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan bahwa ternyata sampai sekarang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu memperjuangkan masalah insentif ini, dimana Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Pemberdayaan Masyarakat sedang diusulkan ke DPRD Sumbar dan sudah masuk Program Legeslasi Daerah (Prolegda) DPRD tahun 2019 ini, masalah dana insentif Walinagari diatur di dalamnya.

Gubernur juga menambahkan bahwa hal ini merupakan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagi Walinagari, Gubernur berharap semoga DPRD dapat membahas Ranperda ini sesegera mungkin sehingga dana insentif ini dapat dianggarkan kembali, karena sudah ada dasar hukumnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal, MM. Ia berharap agar Walinagari bersabar dan berdoa semoga DPRD Sumbar cepat membahas PERDA dimaksud. (by. Akral)