JURNAL SUMBAR | Manokwari – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Papua Barat melakukan konsolidasi dengan pimpinan media daring (dalam jaringan) yang berada di Kabupaten Manokwari. Konsolidasi dikemas dalam diskusi ringan, ini dihadiri sekira 13 pimpinan/perwakilan media.
Dalam agenda tersebut, Ketua SMSI provinsi Papua Barat, Bustam mengatakan, kepengurusan SMSI sudah terbentuk sejak 2 tahun lalu. Dan secara nasional sudah terbentuk di 25 provinsi.
“Hari ini kita berkumpul untuk memperkuat eksistensi SMSI di Papua Barat. SMSI adalah wadah berserikat media daring, banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemajuan organisasi maupun kemajuan dan perkembangan media (daring) di daerah ini melalui SMSI,” jelas Bustam.
Meski demikian, SMSI Papua Barat belum bisa melaksanakan agenda ataupun kegiatan. Hal ini tersebut dipengaruhi kondisi internal organisasi serta dukungan anggaran. Dalam kesempatan yang baik ini, Bustam didampingi oleh Wakil Ketua dan Bendahara SMSI provinsi Papua Barat masing-masing, Mercys Loho dan Levita Making.
Ada beberapa point yang ditelur dalam konsolidasi, diantaranya melengkapi kepengurusan organisasi, menyusun program kerja, serta mendata seluruh media daring yang tersebar di provinsi Papua Barat, terutama yang telah berbadan hukum.
“Saat ini kepengurusan masih di level provinsi dan tidak menutup kemungkinan kepengurusan di kabupaten dan kota juga bisa akan dibentuk ke depannya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Eksistensi organisasi ini menjadi kredit point bagi setiap anggota,” kata Bustam menjawab beberapa masukan terkait pembentukan SMSI kabupaten/kota.
Mercy Loho mengatakan, SMSI memiliki jaringan dengan lebih dari 300 media daring di seluruh Indonesia. Dan pernah bekerjasa sama dengan beberapa pihak, salah satunya adalah Kementerian Pariwisata.
“Saat ini sedang dijajaki kerja sama dengan sejumlah pihak. Kerja sama yang terjalin juga diharapkan bisa merangkul teman-teman di daerah,” kata Mercy.
Menutup diskusi, Bustam menambahkan, bahwa dalam waktu dekat SMSI akan melakukan restrukturisasi kepengurusan sesuai kebutuhan organisasi, membuka pendaftaran bagi calon anggota baru, dan sejumlah agenda lain yang menjadi kebutuhan organisasi. Rilis
