Pilgub Sumbar, Pasangan Irjen Pol Fakhrizal dan Prof Ganefri Disarankan Maju dengan Jalur Independen

301

JURNAL SUMBAR | Padang – Meski pemilihan kepala daerah provinsi Sumatera Barat periode 2020-2025 tinggal satu tahun lagi, pasangan Irjen Pol Fakhrizal dan Prof Ganefri dinilai sebagian pihak pasangan yang tepat untuk maju melalui jalur indenpenden. Pernyataan itu paling tidak disampaikan mantan Rektor Unand, Prof Wery Darta Taifur, dalam suatu diskusi ringan dengan wartawan, Senin (15/7).

“Jalur indenpenden memang diperlukan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Sistem perekrutan dalam parpol yang penuh intrik juga dapat dikurangi melalui jalur ini,” ujar Prof Wery.

Pada praktiknya, jalur independen ini juga tidak benar-benar murni independen atau non-parpol. Banyak kader parpol memilih jalur ini karena parpol tempat ia bernaung memilih untuk memajukan calon lain. Langkah ini misalnya pernah ditempuh Ichsan Yasin Limpo pada Pilgub Sulsel yang memilih jalur independen karena berseberangan dengan Partai Golkar tempat ia bernaung.

Tidak sedikit pula kepala daerah yang semula independen kemudian bergabung dengan partai politik dalam perjalanan kekuasaan karena tanpa dukungan parpol, pemerintahan tentu akan sangat sulit dijalankan.

“Pertanyaanya masyarakat Sumbar apakan butuh calon indenpenden dan kalau mau potensi ini mesti diupayakan sungguh-sungguh,” ujarnya

Lebih jauh Prof Wery menyebut, sekiranya ada inisiatif dari warga Sumatera Barat menyelenggarakan konvensi terbuka untuk mencari bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2020-2025 sebagai salah satu alternatif lahirnya pemimpin, makanya nama pasangan Irjen Pol, Fakhrizal dan Prof Ganefri bakal banyak dipilih.

Wery Darta Taifur mengatakan konvensi adalah pola baru era demokrasi yang lebih terbuka dan sebagai alternatif lahirnya pemimpin di luar mekanisme kepartaian yang sudah ada.

Dikatakan Wery, dengan berkonvensi seluruh pihak terlibat, terlibat terutama para ketua RW ditingkat kota dan para Wali Kampung/jorong ditingkat kabupaten dan tokoh masyarakat lainnya. Pola ini sudah pernah dilakukan Yogyakarta.

Ditambahkannya, biasanya para tokoh yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah, harus menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada partai politik atau mahar untuk membeli kesempatan itu. Atau jika melalui jalur independen, tokoh itu muncul sendiri mengorganisir massa dan bukan dipilih dan dimunculkan oleh masyarakat, seperti di Yogya ini. Rilis