Musda Ulang Cacat Hukum, Dedi Irawan: DPP Harus Usut “Koboi Texas” di Golkar Sumbar

316
Dedi Irawan

JURNAL SUMBAR | Padang – Belum lagi tuntas kisruh yang melilit tubuh Partai Golkar Sijunjung, DPD I Sumbar justeru diduga paksakan Musda ulang di sebuah hotel berbintang pada hari ini, Selasa (17/4/2018) di Padang.

Hal itu disesali Ketua Bidang Penggalangan Opini DPD I Sumbar, Dedi Irawan. “Kok mereka masih paksakan juga laksanakan Musda ulang,” kata Dedi Irawan yang juga Sekretaris Partai Golkar Tanah Datar itu pada awak media, Selasa (17/4/2018).

Menurut Dedi, DPD I Sumbar masih ngotot laksanakan Musda ulang. “Kabarnya juga dihadiri utusan DPP. Dalam persoalan ini saya meragukan apa benar orang yang diutus itu mengawal pelaksanaan Musda Kabupaten Sijunjung secara kelembagaan?,” tanya Dedi.

“Kalau memang iya tentu perintah organisasi partai Golkar dilengkapi dengan surat, meskipun dalam melakukan pengawasan kalau atas nama DPP, tentu seharusnya ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjend Golkar,” jelas Dedi.

Disebutkan Dedi, sebagai organisasi moderen tentu punya mekanisme. “Kita mengkhawatirkan agar tidak timbul fitnah diantara kader dan DPP yang diutus sudah seharusnya bisa menunjukan surat perintah atau tugas resmi dari Partai Golkar,” terang Dedi.

“Karena memang sudah seperti itu aturannya kalau tidak pelaksanaan musda ini tentu cacat sesuai surat yang diterbitkan DPP Golkar nomor B-1727/Golkar/IV/2018 yang memberi limitasi waktu sampai 15 April 2018 paling lambat tentu sudah berakhir. Andai digelar hari ini harus ada surat baru dari DPP Golkar, kalau tidak ada maka Musda yang digelar hari ini ilegal,” terang Dedi Irawan.

Bahkan Dedi mengatakan itu tindakan Ilegal secara keorganisasian partai Golkar. “DPP Partai Golkar untuk menindak tegas oknum-oknum bertindak “koboi texas” ini di Partai Golkar agar Golkar ini menjadi bersih dan bermartabat,” tegas Dedi.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Partai Golkar Sijunjung, Hartani, ST. “Saya juga memang dengar mereka tetap ngotot lakukan Musda. Kabarnya ada enam pimpinan kecamatan (PK lama-red) hadir di sana, tapi pastinya belum dapat kita informasi,” ucap mantan PK Golkar Sumpurkudus itu, Selasa (17/4/2018) pada awak media. Saptarius